Genetic structure and related subtypesH5N1 TerminologyContoh artikel tentang: PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISAH5N1 GeneticsInfluenza A virus subtype H5N1Artikel Bank dan Lembaga Keuangan Lain (BLKL) Indonesia ~ Contoh Artikel makalah Judul Proposal skripsi askep Keperawatan Kebidanan Farmasi

Genetic structure and related subtypes

H5N1 is a subtype of the species Influenza A virus of the Influenzavirus A genus of the Orthomyxoviridae family. Like all other influenza A subtypes, the H5N1 subtype is an RNA virus. It has a segmented genome of eight negative sense, single-strands of RNA, abbreviated as PB2, PB1, PA, HA, NP, NA, M and NS.

HA codes for hemagglutinin, an antigenic glycoprotein found on the surface of the influenza viruses and is responsible for binding the virus to the cell that is being infected. NA codes for neuraminidase, an antigenic glycosylated enzyme found on the surface of the influenza viruses. It facilitates the release of progeny viruses from infected cells.[17] The hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA) RNA strands specify the structure of proteins that are most medically relevant as targets for antiviral drugs and antibodies. HA and NA are also used as the basis for the naming of the different subtypes of influenza A viruses. This is where the H and N come from in H5N1.

Influenza A viruses are significant for their potential for disease and death in humans and other animals. Influenza A virus subtypes that have been confirmed
  • H1N1, which caused "Spanish flu" and currently causes seasonal human flu
  • H2N2, which caused "Asian flu"
  • H3N2, which caused "Hong Kong flu" and currently causes seasonal human flu
  • H5N1, the world's major current pandemic threat
  • H7N7, which has unusual zoonotic potential and killed one person
  • H1N2, which is currently endemic in humans and pigs and causes seasonal human flu
  • H9N2, which has infected three people
  • H7N2, which has infected two people
  • H7N3, which has infected two people
  • H10N7, which has infected two people
wikipedia.org

Read More …
Read more...

H5N1 Terminology

H5N1 isolates are identified like this actual HPAI A(H5N1) example, A/chicken/Nakorn-Patom/Thailand/CU-K2/04(H5N1):

  • A stands for the species of influenza (A, B or C).
  • chicken is the species the isolate was found in
  • Nakorn-Patom/Thailand is the place this specific virus was isolated
  • CU-K2 identifies it from other influenza viruses isolated at the same place
  • 04 represents the year 2004
  • H5 stands for the fifth of several known types of the protein hemagglutinin.
  • N1 stands for the first of several known types of the protein neuraminidase.


As with other avian flu viruses, H5N1 has strains called "highly pathogenic" (HP) and "low-pathogenic" (LP). Avian influenza viruses that cause HPAI are highly virulent, and mortality rates in infected flocks often approach 100%. LPAI viruses have negligible virulence, but these viruses can serve as progenitors to HPAI viruses. The current strain of H5N1 responsible for the deaths of birds across the world is an HPAI strain; all other current strains of H5N1, including a North American strain that causes no disease at all in any species, are LPAI strains. All HPAI strains identified to date have involved H5 and H7 subtypes. The distinction concerns pathogenicity in poultry, not humans. Normally a highly pathogenic avian virus is not highly pathogenic to either humans or non-poultry birds. This current deadly strain of H5N1 is unusual in being deadly to so many species, including some, like domestic cats, never previously susceptible to any influenza virus.


Read More …
Read more...

Contoh artikel tentang: PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

(Peraturan Bank Indonesia No. 1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999)
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat dibutuhkan dalam
rangka penyusunan neraca pembayaran dan posisi investasi
internasional Indonesia;
b. bahwa laporan kegiatan lalu lintas devisa yang lengkap, benar dan tepat
waktu merupakan faktor penting dalam perumusan dan peningkatan
efektivitas kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran dan
perbankan;
c. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan tentang
Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dengan Peraturan Bank
Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-undang no. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BN No.
6314 hal. 8B-13B dst) (LN Tahun 1999 No. 66, TLN No. 3843);
2. Undang-undang No. 24 Tahun 1999 (BN No. 6315 hal. 9B-10B)
tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (LN Tahun 1999 No.
67, TLN No. 3844).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN
KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN LEMBAGA
KEUANGAN NON BANK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan :
1. Lalu Lintas Devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan
bukan penduduk termasuk perpindahan Aset dan Kewajiban Finansial Luar Negeri antar
penduduk;
2. Aset dan Kewajiban Finansial Luar Negeri adalah aset dan kewajiban finansial terhadap
bukan penduduk, antara lain dalam bentuk simpanan, surat-surat berharga dan pinjaman baik
dalam valuta asing maupun rupiah;
3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana
berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf
diplomatik Republik Indonesia di luar negeri;
4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992
(BN No. 5240 hal. 1B-10B dst) tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang no. 10 Tahun 1998 (BN No. 6240 hal. 4B-9B dst);
5. Lembaga Keuangan Non Bank meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura,
dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan
dana masyarakat.
Pasal 2
Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank wajib menyampaikan keterangan dan data kepada
Bank Indonesia mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan secara lengkap, benar dan
tepat waktu.
Pasal 3
Keterangan dan data yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia.
BAB II
PELAPORAN OLEH BANK
Pasal 4
1) Keterangan dan data yang wajib dilaporkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
meliputi :
a. Perpindahan devisa melalui Bank baik untuk kepentingan Bank maupun nasabah, yaitu
transaksi :
1. Penerimaan dari dan pembayaran ke luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta
asing;
2. Penerimaan dari dan pembayaran kepada bukan penduduk di dalam negeri baik dalam
rupiah maupun valuta asing;
3. Penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar penduduk dalam valuta asing;
b. Posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri Bank.
(2) Bank wajib meminta keterangan dan data kepada nasabah yang melakukan kegiatan lalu
lintas devisa melalui Bank dimaksud.
(3) Nasabah yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa melalui Bank wajib memberikan
keterangan dan data kepada Bank ybs.
BAB III
PELAPORAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
Pasal 5
Keterangan dan data yang wajib dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 meliputi :
a. Perpindahan devisa dalam rangka transaksi :
1. Penempatan, pembayaran serta penerimaan antara Lembaga Keuangan Non Bank dengan
bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing;
2. Penempatan, pembayaran serta penerimaan antara Lembaga Keuangan Non Bank dengan
penduduk dalam valuta asing;
b. Posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri Lembaga Keuangan Non Bank.
BAB IV
PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN
Pasal 6
Dalam hal keterangan dan data yang disampaikan diragukan kebenarannya, Bank Indonesia
dapat meneliti kebenaran keterangan dan data tersebut, termasuk meminta bukti pembukuan,
catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2.
Pasal 7
Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan
kesempatan bagi pemeriksaan pembukuan, catatan dan dokumen yang ada padanya.
Pasal 8
Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam
rangka memperoleh kebenaran dari segala pembukuan, catatan, dokumen dan penjelasan yang
disampaikan oleh ybs.
BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9
(1) Keterlambatan penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai
berikut :
a. Bagi Bank sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
b. Bagi Lembaga Keuangan Non Bank sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
untuk setiap hari kelambatan.
(2) Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang tidak menyampaikan laporan dikenakan
sanksi administratif berupa denda sebagai berikut :
c. Bagi Bank sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
d. Bagi Lembaga Keuangan Non Bank sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 10
Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang menyampaikan laporan secara tidak lengkap dan
atau tidak benar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut :
a. Bagi Bank paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
b. Bagi Lembaga Keuangan Non Bank paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh
juta Rupiah);
Pasal 11
Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 selama 6 (enam)
periode berturut-turut atau paling lama 6 (enam) bulan dapat dikenakan sanksi berupa
pencabutan izin usaha bank.
Pasal 12
Bagi Lembaga Keuangan Non Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 selama 6 (enam) periode berturut-turut atau paling lama 6 (enam) bulan, Bank
Indonesia merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin
usaha kepada instansi yang berwenang.
Pasal 13
Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan
dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 1999
GUBERNUR BANK INDONESIA,
ttd.
SYAHRIL SABIRIN
LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 1999 NOMOR 207
PENJELASAN
UMUM
Seperti telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa
dan Sistem Nilai Tukar bahwa Pemerintah tetap menganut sistem devisa bebas. Dengan
demikian setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa yang
dimilikinya. Namun mengingat di satu sisi, devisa merupakan salah satu sumber pembiayaan
yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan di sisi lain, keterangan dan data
mengenai kegiatan lalu lintas devisa selama ini belum terpenuhi secara lengkap maka
dibutuhkan suatu sistem pemantauan lalu lintas devisa yang efektif. Sistem pemantauan lalu
lintas devisa yang efektif tersebut akan mendukung penerapan sistem devisa bebas agar tidak
menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional.
Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa meliputi pemantauan semua transaksi yang
menimbulkan terjadinya perpindahan aset dan kewajiban finansial antar penduduk dan bukan
penduduk. Disamping itu, dalam rangka memperoleh informasi mengenai pergerakan devisa
dari dan ke sektor finansial, pemantauan atas perpindahan aset dan kewajiban finansial luar
negeri antar penduduk perlu pula dilakukan. Pemantauan tersebut dimaksudkan terutama untuk
keperluan penyusunan statistik neraca pembayaran dan posisi investasi internasional Indonesia.
Dengan adanya sistem pemantauan tersebut memungkinkan otoritas moneter memiliki statistik
mengenai kegiatan lalu lintas devisa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sehingga dapat
mendukung perumusan dan peningkatan efektivitas kebijakan di bidang moneter.
Berkenaan dengan itu, maka untuk mewujudkan sistem pemantauan lalu lintas devisa yang
efektif tersebut, seluruh Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang melakukan kegiatan lalu
lintas devisa diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan lalu lintas devisa baik secara
langsung maupun tidak langsung kepada Bank Indonesia.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1 s/d angka 5
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Keterangan dan data yang bersifat rahasia adalah keterangan dan data yang bersifat
individual.
Pasal 4
Ayat (1)
Keterangan dan data yang dilaporkan antara lain meliputi :
a. Nilai dan jenis transaksi;
b. Tujuan atau maksud transaksi;
c. Pelaku transaksi;
d. Negara tujuan atau asal pelaku transaksi.
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
Ayat (2)
Nasabah yang wajib dimintakan keterangan dan data oleh Bank adalah nasabah
penduduk. Keterangan dan data tersebut diperlukan dalam rangka mendukung pelaporan Bank
kepada Bank Indonesia.
Ayat (3)
Kewajiban nasabah memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas
devisa kepada Bank merupakan laporan tidak langsung kepada Bank Indonesia sebagaimana
diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 24 tahun 1999. Keterangan dan data dimaksud
meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi dan negara
tujuan atau asal pelaku transaksi.
Pasal 5
Keterangan dan data yang dilaporkan antara lain meliputi :
e. Nilai dan jenis transaksi;
f. Tujuan atau maksud transaksi;
g. Pelaku transaksi;
h. Negara tujuan atau asal pelaku transaksi.
Penempatan dana oleh Lembaga Keuangan Non Bank meliputi antara lain dalam bentuk
deposito, pembelian surat berharga dan penyertaan pada perusahaan.
Pembayaran oleh Lembaga Keuangan Non Bank meliputi antara lain pelunasan utang,
pembayaran dividen, pembayaran premi asuransi dan pembayaran fee.
Penerimaan Lembaga Keuangan Non Bank meliputi antara lain penarikan pinjaman,
pelunasan kredit yang diberikan, pelunasan surat-surat berharga, penerimaan dalam rangka
penyertaan modal, penerimaan dividen, klain asuransi, klaim penjaminan, penerimaan fee,
penjualan piutang dan penarikan dana simpanan.
Yang dimaksud dengan transaksi dalakm valuta asing antara Lembaga Keuangan Non
Bank dengan penduduk adalah penempatan, pembayaran dan penerimaan Lembaga Keuangan
Non Bank yang pelaksanaannya dilakukan dalam mata uang selain Rupiah.
Pasal 6 s/d Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Bank dan LKNB dianggap terlambat menyampaikan laporan apabila laporan Bank dan
LKNB diterima oleh Bank Indonesia melewati masa penyampaian laporan sampai dengan batas
waktu keterlambatan penyampaian laporan.
Masa dan batas waktu keterlambatan penyampaian laporan ditetapkan dalam Surat
Edaran Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender.
Ayat (2)
Bank dan LKNB dianggap tidak menyampaikan laporan apabila Bank Indonesia belum
menerima laporan Bank dan LKNB sampai dengan batas waktu keterlambatan penyempaian
laporan.
Pasal 10 s/d Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Hal-hal yang akan diatur dalam SE Bank Indonesia antara lain :
a. btasan besarnya kegiatan lalu lintas devisa yang wajib dilaporkan secara rinci;
b. prosedur dan tata cara penyampaian laporan;
c. prosedur dan tata cara pengenaan sanksi.
Pasal 14
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I NOMOR 3915.

Read More …
Read more...

H5N1 Genetics

The first known strain of HPAI A(H5N1) (called A/chicken/Scotland/59) killed two flocks of chickens in Scotland in 1959; but that strain was very different from the current highly pathogenic strain of H5N1. The dominant strain of HPAI A(H5N1) in 2004 evolved from 1999 to 2002 creating the Z genotype.[11] It has also been called "Asian lineage HPAI A(H5N1)".

Asian lineage HPAI A(H5N1) is divided into two antigenic clades. "Clade 1 includes human and bird isolates from Vietnam, Thailand, and Cambodia and bird isolates from Laos and Malaysia. Clade 2 viruses were first identified in bird isolates from China, Indonesia, Japan, and South Korea before spreading westward to the Middle East, Europe, and Africa. The clade 2 viruses have been primarily responsible for human H5N1 infections that have occurred during late 2005 and 2006, according to WHO. Genetic analysis has identified six subclades of clade 2, three of which have a distinct geographic distribution and have been implicated in human infections: Map

  • Subclade 1, Indonesia
  • Subclade 2, Europe, Middle East, and Africa (called EMA)
  • Subclade 3, China"
A 2007 study focused on the EMA subclade has shed further light on the EMA mutations. "The 36 new isolates reported here greatly expand the amount of whole-genome sequence data available from recent avian influenza (H5N1) isolates. Before our project, GenBank contained only 5 other complete genomes from Europe for the 2004–2006 period, and it contained no whole genomes from the Middle East or northern Africa. Our analysis showed several new findings. First, all European, Middle Eastern, and African samples fall into a clade that is distinct from other contemporary Asian clades, all of which share common ancestry with the original 1997 Hong Kong strain. Phylogenetic trees built on each of the 8 segments show a consistent picture of 3 lineages, as illustrated by the HA tree shown in Figure 1. Two of the clades contain exclusively Vietnamese isolates; the smaller of these, with 5 isolates, we label V1; the larger clade, with 9 isolates, is V2. The remaining 22 isolates all fall into a third, clearly distinct clade, labeled EMA, which comprises samples from Europe, the Middle East, and Africa. Trees for the other 7 segments display a similar topology, with clades V1, V2, and EMA clearly separated in each case. Analyses of all available complete influenza (H5N1) genomes and of 589 HA sequences placed the EMA clade as distinct from the major clades circulating in People's Republic of China, Indonesia, and Southeast Asia.
wikipedia.org

Read More …
Read more...

Influenza A virus subtype H5N1

Influenza A virus subtype H5N1, also known as A(H5N1) or simply H5N1, is a subtype of the Influenza A virus which can cause illness in humans and many other animal species.[1] A bird-adapted strain of H5N1, called HPAI A(H5N1) for "highly pathogenic avian influenza virus of type A of subtype H5N1", is the causative agent of H5N1 flu, commonly known as "avian influenza" or "bird flu". It is endemic in many bird populations, especially in Southeast Asia. One strain of HPAI A(H5N1) is spreading globally after first appearing in Asia. It is epizootic (an epidemic in nonhumans) and panzootic (affecting animals of many species, especially over a wide area), killing tens of millions of birds and spurring the culling of hundreds of millions of others to stem its spread. Most references to "bird flu" and H5N1 in the popular media refer to this strain.

HPAI A(H5N1) is an avian disease. There is no evidence of efficient human-to-human transmission or of airborne transmission of HPAI A(H5N1) to humans. In almost all cases, those infected with H5N1 had extensive physical contact with infected birds. Still, around 60% of humans known to have been infected with the current Asian strain of HPAI A(H5N1) have died from it, and H5N1 may mutate or reassort into a strain capable of efficient human-to-human transmission. In 2003, world-renowned virologist Robert Webster published an article titled "The world is teetering on the edge of a pandemic that could kill a large fraction of the human population" in American Scientist. He called for adequate resources to fight what he sees as a major world threat to possibly billions of lives.[3] On September 29, 2005, David Nabarro, the newly-appointed Senior United Nations System Coordinator for Avian and Human Influenza, warned the world that an outbreak of avian influenza could kill anywhere between 5 million and 150 million people.[4] Experts have identified key events (creating new clades, infecting new species, spreading to new areas) marking the progression of an avian flu virus towards becoming pandemic, and many of those key events have occurred more rapidly than expected.

Due to the high lethality and virulence of HPAI A(H5N1), its endemic presence, its increasingly large host reservoir, and its significant ongoing mutations, the H5N1 virus is the world's largest current pandemic threat, and billions of dollars are being spent researching H5N1 and preparing for a potential influenza pandemic.[5] At least 12 companies and 17 governments are developing pre-pandemic influenza vaccines in 28 different clinical trials that, if successful, could turn a deadly pandemic infection into a nondeadly one. Full-scale production of a vaccine that could prevent any illness at all from the strain would require at least three months after the virus's emergence to begin, but it is hoped that vaccine production could increase until one billion doses were produced by one year after the initial identification of the virus.[6]

H5N1 may cause more than one influenza pandemic as it is expected to continue mutating in birds regardless of whether humans develop herd immunity to a future pandemic strain.[7] Influenza pandemics from its genetic offspring may include influenza A virus subtypes other than H5N1.[8] While genetic analysis of the H5N1 virus shows that influenza pandemics from its genetic offspring can easily be far more lethal than the Spanish Flu pandemic[9], planning for a future influenza pandemic is based on what can be done and there is no higher Pandemic Severity Index level than a Category 5 pandemic which, roughly speaking, is any pandemic as bad as the Spanish flu or worse; and for which all intervention measures are to be used
wikipedia.org

Read More …
Read more...

Artikel Bank dan Lembaga Keuangan Lain (BLKL) Indonesia

Pendahuluan
Saat ini, Bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam
perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri/usaha sangat
membutuhkan jasa Bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk mendukung dan
memperlancar aktivitasnya.
Bila tanpa kehadiran Bank dan lembaga keuangan, aktivitas ekonomi dapat
digambarkan sebagai berikut :
Sumber : Sumber : Parkin, Miller, Quijano, Mankiw, Suherman Rosyidi & Karl Case, Ray Fair (Disesuaikan)
Gambar 2.1. Mekanisme Aktivitas Ekonomi Pada Masyarakat Sederhana
Gambar 2.1. di atas menunjukkan bahwa pelaku ekonomi yang terlibat hanyalah sektor
rumah tangga dan sektor industri/perusahaan. Sektor Industri mengahasilkan barang
atau jasa yang akan dikonsumsi sektor rumah tangga dengan menukarnya dengan uang
yang dimilikinya. Transaksi ini terjadi di pasar komoditi. Sementara itu sebagai sumber
daya, sektor rumah tangga akan menawarkan SDM-nya kepada sektor industri yang
akan membayarnya dengan upah/gaji, atau bentuk kompensasi lainnya. Transaksi ini
terjadi di pasar sumber daya.
Dalam masyarakat sederhana, aktivitas seperti gambar 2.1. di atas tidak adanya peran
Bank dan lembaga keuangan, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun dalam
masyarakat yang semakin berkembang saat ini, peran Bank dan lembaga keuangan
lainnya sangatlah penting, khusunya sebagai lembagai mediasi antara pihak yang
memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Mekanisme aktivitas ekonomi masyarakat
modern dengan peran bank dan lembaga keuangan lain, dapat dilihat dalam gambar
berikut ini.
Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 8
Sumber : Sumber : Parkin, Miller, Quijano, Mankiw, Nopirin, Suherman Rosyidi & Karl Case, Ray Fair, dimodifikasi
Gambar 2.1. Mekanisme Aktivitas Ekonomi Pada Masyarakat Kompleks dan Modern
Secara umum dapat dikatakan, bahwa seperti terlihat pada gambar 2.2. di atas, Bank
dan lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor
industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk
tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi.
Meskipun dalam prakteknya penyerapan dan penyaluran dana itu sendiri dapat terjadi
baik di dan untuk sektor rumah tangga maupun sektor industri.
Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan menurut Undang–
Undang No.14 / 1967 Pasal 1 ialah, Semua badan yang melalui kegiatan kegiatannya di
bidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat.
Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang
keuangan.
Lembaga keuangan bank atau bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan
jasa keuangan yang paling lengkap, di samping menyalurkan dana atau memberi
pinjaman (kredit) juga usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk
simpanan. Kemudian usaha bank dalam bentuk lainnya memberikan jasa yang
mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan
memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.
Dalam praktiknya lembaga keuangan dapat dibagi menjadi :
1. Bank
2. Lembaga Keuangan Non-Bank
Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 9
Bank dan Lembaga
Keuangan Lainnya
TabungaInvestasi n
A. BANK
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat nanyak.
Asal Mula Kegiatan Perbankan
Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman
kerajaan tempo dulu di daratan eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke
asia barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di asia, afrika dan amerika
dibawa oleh bangsa eropa pada saat melakukan penjajahan kenegara jajahannya baik
di asia, afrika maupun benua afrika.
Usaha perbankan itu sendiri baru di mulai dari zaman Babylonia kira – kira tahun 2000
SM. Kemudian di lanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Namun pada saat itu
tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang. Seiring dengan
perkembangan perdagangan semula hanya di daratan eropa akhirnya menyebar ke asia
barat, dan akhirnya ke seluruh penjuru dunia.
Aktivitas pokok Bank sebagai Financial Intermediary
1. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat
luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding.
Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari
dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.
2. Berbagai aktivitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat
Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 10
3. Berbagai aktivitas untuk menyalurkan dana ke berbagai pihak yang
membutuhkan

Read More …
Read more...

Followers

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP  

Recommended By WODPRES And Powered By Blogger